Mencegah Disintegrasi

Pembacaan kita terhadap disintegrasi di Indonesia hendaknya bersifat global. Ini karena disintegrasi di Indonesia merupakan bagian dari disintegrasi Dunia Islam secara keseluruhan. Jadi, disintegrasi Indonesia bukan disebabkan oleh Indonesia sebagai Indonesia, tapi Indonesia sebagai salah satu negeri Islam. Lebih khusus lagi, negeri Islam yang paling berpotensi, terutama dari aspek kependudukan dan kekayaan alam.

Disintegrasi melemahkan potensi ideologi Islam
Penjajahan merupakan metoda negara-negara imperialis dalam menyebarluaskan ideologi kapitalisme ke seluruh penjuru dunia dalam kerangka mempertahankan dan memperluas hegemoninya. Dulu ini dilakukan dengan cara penjajahan fisik-militer, sekarang dengan penjajahan halus-diplomatis dalam bidang ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan lain-lain. Imperialis tak ingin ada kekuatan lain yang mengancam hegemoni mereka. Karena itu, mereka akan menghalangi munculnya negara kuat yang berpotensi menyaingi atau bahkan mengalahkan mereka. Dan Islam punya segala potensi yang diperlukan untuk menggusur tata dunia baru ala Kapitalisme. Pertama, potensi ideologis. Di dunia ini hanya ada tiga ideologi: Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme-Komunisme. Pascaruntuhnya Uni Soviet sebagai pengusung Komunisme, musuh ideologis AS adalah Islam. Meski Francis Fukuyama mengklaim bahwa sekarang ini Kapitalisme telah menang, tapi sesungguhnya pertarungan ideologis masih berjalan, walaupun memang hingga ‘setengah main’ ini Kapitalisme dalam posisi unggul. Tapi kondisi ini tidak bisa menafikan fakta bahwa Islam tetap menjadi ancaman laten bagi Kapitalisme, terutama bila segala potensi yang Islam miliki bisa diberdayakan. Kedua, potensi geopolitis. Kaum Muslim menempati posisi strategis jalur laut dunia. Mereka ada di Selat Gibraltar, Terusan Suez, Selat Dardanella dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, Selat Hormuz di Teluk dan Selat Malaka di Asia Tenggara. Dengan posisi strategis ini, kebutuhan dunia akan wilayah Kaum Muslim pasti tinggi mengingat mereka harus melewati jalur laut tersebut. Bilamana seluruh wilayah Kaum Muslim di dunia bersatu di bawah naungan Daulah Khilafah Islam, mereka akan memiliki posisi yang sangat menguntungkan dan berdaya tawar tinggi. Ketiga, potensi sumber alam. Negeri-negeri Islam dianugerahi Allah dengan kekayaan alam yang melimpah, baik karena kesuburannya maupun bahan tambangnya. Bila dikelola dengan betul, ini akan menjadi sumber kekayaan negara sekaligus meningkatkan posisi tawar negara di kancah internasional. Keempat, potensi penduduk. Memang, jumlah penduduk bukanlah faktor penentu kekuatan suatu negara. Namun bila umat Islam di seluruh dunia bersatu di bawah Khilafah, jumlah penduduknya yang 20% populasi dunia tentu akan sangat luar biasa. Kelima, potensi militer. Saat ini militer Dunia Islam mengalami ketergantungan terhadap Barat. Tapi, secara kuantitas jumlah tentara di Dunia Islam sangat besar. Bila direkrut 1 % saja dari penduduknya yang 1,5 Milyar akan didapat 15 juta tentara. Karena itu, dapat dibayangkan jika mobilisasi pasukan militer ini dilakukan oleh sebuah negara yang bersifat internasional seperti Khilafah.

Dengan potensi seperti itu, Daulah Khilafah Islam akan menjadi sebuah negara adidaya yang sangat kuat. Karena itu, Barat sangat berkepentingan agar negeri-negeri Islam tidak bersatu.

Disintegrasi menciptakan politik ketergantungan
Manajemen konflik menjadi senjata andalan para imperialis untuk menancapkan dominasi politik mereka atas suatu negara. Konflik merupakan pintu masuk bagi intervensi asing. Sang imperialis biasanya masuk ke wilayah konflik (yang mereka buat) itu dengan berpura-pura ingin turut membantu menyelesaikan konflik. Kasus Timor Timur adalah contoh nyata bagaimana negara-negara Barat bermain di wilayah yang sebetulnya ingin mereka kuasai. Sejak masih berstatus daerah konflik, para pembesar Timor Timur selalu merujuk negara-negara Barat sebagai orientasi politiknya.
Kondisi ini bagus untuk menciptakan politik ketergantungan. Negara baru pascadisintegrasi biasanya kecil, lemah dan tak berdaya. Sebagai negara baru, perlu ada sumber daya yang cukup untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik sebagai bagian dari pembangunan nasional. Saat itulah negara-negara Barat datang menawarkan bantuan berlabel pinjaman lunak atau hibah. Sepintas ini berkah, padahal sebenarnya musibah, karena negara-negara baru itu menjadi sangat tergantung, secara ekonomi, kepada negara-negara donornya. Negara-negara donor menjadi lebih leluasa untuk mengobok-obok negara-negara baru itu karena punya daya tawar yang lebih tinggi.

Motif Ekonomi: Eksploitasi Kekayaan Alam
Selain motif-motif politik itu, ada juga motif ekonominya, yakni untuk mengeksploitasi kekayaan alam. Pada 6 Juli 2001, sekira 2 tahun pasca-Referendum 1999 yang membuat Timor Timur lepas dari Indonesia, Australia dan Timor Timur menandatangani kerjasama eksplorasi minyak dan gas bumi di Celah Timor, yang kandungan minyak buminya diperkirakan mencapai 5 miliar barel dan merupakan salah satu dari 23 lapangan minyak terbesar di dunia.

Di Aceh, Barat sangat berkepentingan mengingat di sana ada cadangan gas alam cair terbesar di dunia. Perusahaan yang menguasai eksplorasi di sana adalah ExxonMobil, perusahaan AS, sedangkan hasil produksinya digunakan untuk memasok kebutuhan gas alam cair di Jepang dan Korea Selatan. Irian Jaya, atau Papua, sudah lama menjadi lahan emas bagi AS melalui PT Freeport-nya, yang dengan leluasa mengeruk kekayaan Indonesia. Karena itu tak mengherankan bila Kongres Rakyat Papua (29 Mei-4 Juni 2000), yang menggugat penyatuan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan pemerintah Belanda, Indonesia, dan PBB di masa Soekarno, dihadiri Sekretaris I Kedubes Amerika dan utusan Australia, Inggris dan negara-negara asing lain.

Saat ini Papua, resminya, masih menjadi bagian dari NKRI, tapi AS sudah berhasil membuat pihak Indonesia hanya kebagian 10% dari hasil tambang yang dieksplorasi oleh PT Freeport Indonesia. Posisi AS bisa lebih baik lagi jika harus berunding dengan pemerintah “Negara Papua” yang pastinya berdaya tawar jauh lebih rendah ketimbang NKRI. Logika yang sama berlaku dalam kasus Timor Timur dan Aceh.

Faktor-Faktor Pendukung Disintegrasi
Disintegrasi tidak akan berhasil tanpa adanya faktor-faktor pendukung. Faktor pertama dan utama adalah lemahnya pemikiran umat Islam. Ini membuat umat Islam mengalami depolitisasi sehingga kehilangan pengaruh politik di tengah-tengah umat lain. Umat Islam hampir-hampir tidak memahami politik dan berbagai peristiwa politik yang terjadi. Pandangan politik mereka relatif lebih banyak bertaklid pada pendapat para politisi atau pengamat yang diekspos media massa yang tentu sangat beragam dan dipengaruhi kepentingan dan ideologinya. Akibatnya, umat Islam tidak mampu mengantisipasi, apalagi menghadapi, gencarnya serangan pemikiran dari Barat yang ingin memecah-belah negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia.

Lemahnya pemikiran umat ini berbanding terbalik dengan adanya serangan dan dominasi pemikiran sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Indonesia adalah negara sekular, karena meski lebih dari 85% penduduknya adalah Muslim, sistem yang diterapkan sama sekali bukan sistem Islam. Yang berkuasa justru Sekularisme, sistem hidup yang menetralkan peran agama dalam kehidupan publik. Konsepsi sekularisme, liberalisme, dan pluralisme berperan menjauhkan umat dari pemahaman Islam. Umat tidak lagi terbiasa memandang persoalan dari kacamata Islam. Islam tidak lagi dijadikan solusi. Dan inilah yang dikehendaki oleh Barat.

Dalam kondisi seperti itu, dengan mudahnya Barat masuk dengan membawa ide-ide beracun seperti kemerdekaan, menentukan nasib sendiri, kebebasan berorganisasi atau berekspresi. Dalam konteks global, disintegrasi biasanya diprovokasi oleh ide nasionalisme. Tapi dalam konteks Indonesia, yang berperan adalah pemikiran primordialisme. Primordialisme membuat masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah pusat cenderung mudah dihasut untuk memisahkan diri. Buktinya, Timor Timur lepas dari Indonesia melalui referendum rakyat sebagai perwujudan dari kemerdekaan menentukan nasib sendiri. Papua dan Aceh bisa mengalami hal yang sama. Ide menentukan nasib sendiri sangat mungkin kembali menjadi senjata untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Tentu saja ide-ide itu tidak bisa nyelonong begitu saja tanpa ada yang menyebarkannya. Di sinilah para agen Barat berperan. Agen-agen itu bisa berupa pejabat pemerintah, termasuk presiden dan anggota parlemen, partai politik, dan terutama lembaga swadaya masyarakat. Dengan bermantel organisasi-organisasi nonpolitis, seperti organisasi kemanusiaan dan keilmuan, para agen itu leluasa menjalankan agenda disintegrasi di Indonesia, utamanya dengan mempengaruhi pemikiran masyarakat.

Dari sini Kaum Muslim harus serius mencermati keberadaan LSM, organisasi asing baik yang mandiri atau yang bekerjasama dengan organisasi lokal. Sangatlah mungkin, organisasi seperti itu hanyalah topeng untuk menjalankan misi memecah-belah Indonesia. Tak heran kalau organisasi seperti itu senantiasa ada di wilayah-wilayah konflik. Dan merekalah yang biasanya getol menyuarakan referendum sebagai wujud kemerdekaan menentukan nasib sendiri.

Bagaimana Mencegah Disintegrasi
Untuk mencegah disintegrasi, soal pertama yang harus diselesaikan adalah membangun kesadaran politik umat. Yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah upaya manusia untuk memahami bagaimana memelihara urusannya. Kesadaran politik adalah pandangan yang universal dengan paradigma yang khas. Dengan demikian, umat akan mengetahui pentingnya Islam bagi kehidupan individu dan masyarakat. Dalam konteks politik internasional, kesadaran politik sangat dibutuhkan untuk dapat memahami peristiwa-peristiwa politik dengan kacamata Islam dan mendapatkan penjelasan secara Islami. Kesadaran politik menjadi pisau analisis yang mampu membedah persoalan secara jernih dan sesuai dengan pandangan Islam. Dengannya umat bisa menjaga diri untuk tidak tersesatkan oleh fakta-fakta atau opini-opini dalam mencari hakikat sebuah persoalan. Kesadaran politik juga yang akan menyadarkan umat bahwa disintegrasi merupakan perkara yang membahayakan kesatuan umat. Umat juga akan bisa melihat betapa disintegrasi tidak lain hanyalah rekayasa pihak asing untuk menguasai dan melakukan penjajahan halus untuk meraih tujuan politik dan ekonomi mereka.

Kedua, Kaum Muslim selayaknya jangan mau didikte oleh pihak asing dan tunduk pada negara-negara kafir seperti AS. Sebab, sikap tunduk pada negara-negara asing yang kufur adalah sikap yang bertentangan dengan status kita sebagai umat yang terbaik, yang justru harus mempengaruhi dan mengendalikan orang-orang kafir. Allah swt berfirman,

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia; melakukan amar makruf nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. (QS Ali Imran [3] 103).

Selain itu, umat Islam sudah saatnya mandiri. Semakin umat Islam tunduk pada tekanan asing, niscaya semakin kokoh pula cengkeraman itu atas kaum Muslim. Tidak ada jalan lain, kecuali umat Islam harus bersatu, berdiri di atas kaki sendiri, dan percaya diri. Kita memiliki aturan-aturan yang jelas dari Allah Yang Mahakuasa, tuntunan yang tegas dari Rasulullah saw, serta sejarah yang gemilang dan potensi umat yang besar sekali, meski kini masih berserakan. Selama umat Islam berpegang pada Islam, niscaya tidak ada yang dapat mengunggulinya. Rasullah saw bersabda,

Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi (dari Islam). (HR. al-Bukhari)

Allah swt juga memerintahkan kepada kita untuk tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kita. Ketundukan kepada pihak asing yang kafir jelas merupakan salah satu di antara sekian banyak jalan ke arah penguasaan kita oleh mereka. Allah swt berfirman,

Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin. (QS an-Nisa [4]: 141).

Ketiga, umat Islam harus bersikap menolak penguasa yang menjadi kepanjangan tangan AS maupun negara-negara kafir penjajah lain. Penguasa seperti itu pada hakikatnya adalah hamba sahaya bagi sang majikan. Penguasa seperti itu hanya melaksanakan segala titah baginda, meskipun harus mengorbankan rakyatnya sendiri. Umat Islam hendaknya memiliki seorang penguasa yang memenuhi syarat-syarat syar’i, yang mampu mengusir dominasi imperialis. Sang penguasa itu hendaknya mampu menjaga kesatuan wilayah dan tidak memberi toleransi terhadap disintegrasi yang diupayakan oleh negara-negara kafir atas negeri ini. Penguasa tersebut juga harus bisa berlaku adil dalam mengatur kepentingan seluruh warganegara, adil dalam mendistribusikan kekayaan negara, serta dapat menjamin hak-hak warganegaranya.

Keempat, harus ada sistem yang dapat mensejahterakan rakyat. Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan parameter yang berpotensi melahirkan disintegrasi. Di Indonesia, teriakan disintegrasi biasanya lantang terdengar dari daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, tapi tidak pernah merasakan buah dari kekayaan itu, misalnya Aceh, Riau, dan Papua. Daerah-daerah ini biasanya hanya menjadi sapi perah pemerintah pusat.
Karena itu, harus dibangun sistem yang mampu mensejahterakan rakyat. Dan itu hanya ada dalam Islam. Kebijakan ekonomi Islam menjamin pemenuhan semua kebutuhan dasar setiap warganegara secara menyeluruh, serta memberi kesempatan bagi pemenuhan kebutuhan sekunder sesuai dengan kemampuan individu. Selain itu, negara juga bertanggungjawab memenuhi kebutuhan kolektif rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Semua itu berlaku bagi rakyat yang ada di pusat maupun di daerah, di wilayah yang kaya maupun yang miskin, tanpa melihat Muslim atau bukan. Dengan sistem Islam, tidak akan ada masalah ketidakseimbangan distribusi kekayaan antara pusat dan daerah, seperti yang terjadi di Aceh. Ini karena keuangan seluruh negara dianggap satu. Anggaran belanja diberikan kepada setiap daerah, tanpa membedakan pendapatan asli daerah bersangkutan. Anggaran diberikan sesuai tingkat kebutuhannya.

Sistem seperti inilah yang bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Namun demikian, sistem ekonomi Islam ini tidak bisa disempalkan ke dalam sistem yang ada sekarang. Sistem ekonomi Islam bertemali erat dengan sistem politik Islam, sistem hukum Islam dan subsistem Islam lain. Karena itu, yang mendesak untuk dilakukan sekarang ini adalah merealisasikan negara yang menerapkan hukum-hukum Islam dalam segala aspek, yakni Khilafah Islamiyah. Khilafah akan membebaskan dan menyatukan negeri-negeri Islam yang tertindas. Di sinilah letak penting Kaum Muslim di seluruh dunia untuk menjalankan kewajiban menegakkan kembali Khilafah.

[tulisan pesanan untuk Majalah Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie, edisi Oktober 2005]

Comments

  1. says

    pertamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
    Yah, itulah perkembangan era global. Mau g mau ideologi yang tidak se arah dengannya lama kelamaan akan tergilas.
    Sangat di butuhkan para pemuda2 dengan tekad yang kuat dan prinsip yang teguh untuk mempertahan kan ideologi asli dari islam.
    Thanx for share.
    Salam
    Denny

Silakan Komentarnya